Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Kemiskinan.(ilustrasi)

rumahpemberdayaanmasyarakat.blogspot.com -- Guna mampu menekan angka kemiskinan di perkotaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan terus melakukan pengembangan konsep. Dengan mengajak peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat setidaknya jumlah kemiskinan akan berkurang.

Hal ini terungkap pada lokakarya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Puspiptek, Setu, kemarin. Lokakarya itu untuk mereview PNPM dan Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Peningkatan Mata Pencarian Keluarga (PNPM-PMPK) Kota Tangsel.

Menurut Harry Budhi Hartono, program director PNPM-MP Regional 3 Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat, program penanggulangan kemiskinan sejak 1999 telah berjalan, terutama pada masyarakat perkotaan. Hanya saja untuk menghilangkan jumlah masyarakat miskin tidak mudah.

Hingga sekarang Program penanggulangan kemiskinan (Nankis) hingga Peningkatan Mata Pencarian Keluarga (PMPK) dan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) belum dapat menekan secara signifikan jumlah kemiskinan.

Oleh karena itu, PNPM mandiri Perkotaan telah melakukan pengembangan Konsep Tridaya (Pemerintah, Swasta, masyarakat) supaya lebih efektif di dalam penanggulangan kemiskinan. “Konsep tersebut telah dapat memberikan stimulan dana dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai representative masyarakat,” paparnya.

Ia juga menambahkan, PNPM Mandiri Perkotaan sudah berupaya dan berusaha dalam menjaga amanah serta melakukan pemetaan lokasi di masyarakat, baik secara kultur, budaya, maupun struktural mana saja wilayah kecamatan atau Kelurahan di Tangsel yang dapat menerima bantuan APBN maupun APBD. “Sekitar 35 Kelurahan sudah terdata BKM/LKM yang aktif, sedangkan sisanya sedang diproses untuk dibentuk,” ujarnya.

Untuk mendapatkan dana bantuan PNPM Mandiri Perkotaan, BKM/LKM itu menjalani seleksi ketat dan berkompetisi secara aktual. “Seleksi ini harus dilakukan karena sekitar 327 kelurahan se-Banten sudah menunggu untuk menerima bantuan,” ungkapnya.

Sedangkan Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, sekitar 16 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Tangsel ini masih masuk dalam kategori miskin. Kondisi tersebut lebih dikarenakan berkembangnya pembangunan secara cepat dan menyebabkan ketertarikan masyarakat untuk berjuang hidup di wilayah yang sedang berkembang ini.

Benyamin menambahkan, masih banyak potensi swasta yang belum dikoordinasi secara tepat dan cepat, sedangkan banyak sekali pihak swasta sangat bersedia membantu. “Pihak swasta harus dieratkan hubungan dan koordinasinya sehingga mereka tidak kesulitan menemukan sasaran potensi kemiskinan di sekitar masyarakat,” paparnya.

sumber : TAPOS